PPK dan PPS Harus Netral

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diharapkan bersikap netral dan bekerja sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ketua KPUD Kota Pasuruan, Abdul Hamid Mujib mengungkapkan PPK dan PPS merupakan tim independen yang nantinya bertugas di setiap kecamatan, desa dan kelurahan.“Sebuah larangan keras terhadap PPK dan PPS terlibat dengan aktifitas peserta ataupun calon dan juga partai politik. Dengan larangan itu tidak lain supaya Pemilu 2014 di Kota Pasuruan akan berjalan dengan baik dan aman,” ujar Abdul Hamid Mujib dalam pengukuhan dan pelantikan anggota PPK dan PPS se-Kota Pasuruan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Kamis (4/4).

            Menurut Hamid, dalam menyelenggarakan Pemilu 2014, PPK melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas PPS. Sedangkan PPS melakukan terhadap perangkat di bawahnya secara garis besar. Ia juga mewanti-wanti terhadap anggotanya untuk tidak berlaku curang atau memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. “Pengawasan harus perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, satukan gerak dan visi yang sama guna menciptakan pemilu jujur dan adil,” tegasnya.

            Dalam kesempatan ini, Ketua KPUD Kota Pasuruan melantik 20 anggota PPK dan 102 anggota PPS di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Pasuruan. Walikota Pasuruan, H. Hasani yang hadir dalam pelantikan meminta agar seluruh PPK dan PPS harus bekerja dengan profesional dan santun. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab besar yang disandangnya. “Ujung tombak suksesnya Pemilu 2014 berada di tangan PPK dan PPS. Untuk itu kami meminta agar kinerjanya dimaksimalkan,” tandas Hasani. (Bhirawa)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply